DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini Poin Penting Aturannya
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama jajaran pimpinan DPR lainnya. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap pengesahan regulasi yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian publik tersebut.
Baca: dr Tifa Soroti Transkrip Nilai Jokowi, Pertanyakan Riwayat Kuliah Semester 7 hingga 10 di UGM
Keputusan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya negara mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana, khususnya korupsi dan berbagai kejahatan lainnya.
DPR Perkuat Instrumen Pemulihan Aset Hasil Kejahatan
Baca: Pesantren Kampar Desak Propam Periksa Dugaan Intimidasi Santriwati di Sukoharjo
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi tersebut disusun untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara maupun masyarakat akibat tindak pidana.
Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku. Negara juga perlu memastikan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat dikembalikan sesuai ketentuan hukum.
Dalam laporan hasil pembahasan di hadapan rapat paripurna, disampaikan bahwa:
Baca: PC PMII Pekanbaru Kecam Dugaan Aktivitas Tak Pantas di Laksamana Muda Coffee, Desak Evaluasi Izin
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,”
Habiburokhman juga memaparkan bahwa pembahasan RUU tersebut telah melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pakar hukum, akademisi hingga organisasi masyarakat.
Baca: BNNK Pelalawan Gandeng Tiga OPD Berdayakan Mantan Penyalahguna Narkoba
Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Selain itu, kunjungan kerja dilakukan di 15 provinsi dan mencakup 46 daerah pemilihan.
Pembahasan RUU Rampungkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah
Dalam proses pembahasannya, DPR dan pemerintah menyelesaikan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Baca: Kepala BNPB Kristomei Sianturi Janji Benahi Internal, Tegaskan Tak Intervensi Kasus KPK
Penyempurnaan juga dilakukan terhadap materi rancangan undang-undang. Naskah yang sebelumnya terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal.
Perubahan judul turut dilakukan dengan menambahkan frasa Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar penerapan ketentuan perampasan aset.
Baca: Gerebek Kampung Ambon dan Boncos, Polisi Amankan 24 Orang dan Sita Narkoba
Perampasan Aset Bisa Dilakukan Tanpa Putusan Pidana
Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme tersebut memungkinkan proses perampasan aset dilakukan melalui prosedur hukum tertentu meskipun belum terdapat putusan pemidanaan terhadap orang yang diduga terkait dengan aset tersebut.
Baca: Kajari Konawe Fachrizal Ditangkap, Kini Jalani Pemeriksaan di Kejagung
Meski demikian, penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum acara, perlindungan hak asasi manusia, asas proporsionalitas, serta jaminan agar kewenangan tidak disalahgunakan.
Pemerintah sebelumnya juga menjelaskan bahwa regulasi ini mencakup sejumlah tindak pidana, tidak hanya korupsi, tetapi juga narkotika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi.
Baca: Komisi II DPR Panggil Ombudsman, Temuan Lapas Cibinong Jadi Sorotan
Harapan Baru dalam Pemberantasan Korupsi
Pengesahan RUU Perampasan Aset diharapkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus menutup celah bagi pelaku kejahatan untuk tetap menikmati hasil tindak pidana.
Keberadaan undang-undang ini juga menjadi instrumen tambahan bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri, memblokir, menyita, hingga mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Baca: Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan, Kalapas Ikut Diperiksa
Namun, efektivitas penerapannya akan sangat bergantung pada aturan pelaksanaan, transparansi pengelolaan aset, serta pengawasan terhadap setiap proses perampasan.
Dengan disahkannya regulasi tersebut, masyarakat kini menantikan implementasi yang mampu memperkuat penegakan hukum sekaligus menjamin perlindungan hak warga negara. (SM)
