DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini Poin Penting Aturannya

Kanama
Kamis, 19 November 2026 14:11:36

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama jajaran pimpinan DPR lainnya. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap pengesahan regulasi yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian publik tersebut.

Baca: dr Tifa Soroti Transkrip Nilai Jokowi, Pertanyakan Riwayat Kuliah Semester 7 hingga 10 di UGM

Keputusan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya negara mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana, khususnya korupsi dan berbagai kejahatan lainnya.

DPR Perkuat Instrumen Pemulihan Aset Hasil Kejahatan

Baca: Pesantren Kampar Desak Propam Periksa Dugaan Intimidasi Santriwati di Sukoharjo

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi tersebut disusun untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara maupun masyarakat akibat tindak pidana.

Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku. Negara juga perlu memastikan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat dikembalikan sesuai ketentuan hukum.

Dalam laporan hasil pembahasan di hadapan rapat paripurna, disampaikan bahwa:

Baca: PC PMII Pekanbaru Kecam Dugaan Aktivitas Tak Pantas di Laksamana Muda Coffee, Desak Evaluasi Izin

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,”

Habiburokhman juga memaparkan bahwa pembahasan RUU tersebut telah melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pakar hukum, akademisi hingga organisasi masyarakat.

Baca: BNNK Pelalawan Gandeng Tiga OPD Berdayakan Mantan Penyalahguna Narkoba

Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Selain itu, kunjungan kerja dilakukan di 15 provinsi dan mencakup 46 daerah pemilihan.

Pembahasan RUU Rampungkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah

Dalam proses pembahasannya, DPR dan pemerintah menyelesaikan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Baca: Kepala BNPB Kristomei Sianturi Janji Benahi Internal, Tegaskan Tak Intervensi Kasus KPK

Penyempurnaan juga dilakukan terhadap materi rancangan undang-undang. Naskah yang sebelumnya terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal.

Perubahan judul turut dilakukan dengan menambahkan frasa Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar penerapan ketentuan perampasan aset.

Baca: Gerebek Kampung Ambon dan Boncos, Polisi Amankan 24 Orang dan Sita Narkoba

Perampasan Aset Bisa Dilakukan Tanpa Putusan Pidana

Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme tersebut memungkinkan proses perampasan aset dilakukan melalui prosedur hukum tertentu meskipun belum terdapat putusan pemidanaan terhadap orang yang diduga terkait dengan aset tersebut.

Baca: Kajari Konawe Fachrizal Ditangkap, Kini Jalani Pemeriksaan di Kejagung

Meski demikian, penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum acara, perlindungan hak asasi manusia, asas proporsionalitas, serta jaminan agar kewenangan tidak disalahgunakan.

Pemerintah sebelumnya juga menjelaskan bahwa regulasi ini mencakup sejumlah tindak pidana, tidak hanya korupsi, tetapi juga narkotika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Baca: Komisi II DPR Panggil Ombudsman, Temuan Lapas Cibinong Jadi Sorotan

Harapan Baru dalam Pemberantasan Korupsi

Pengesahan RUU Perampasan Aset diharapkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus menutup celah bagi pelaku kejahatan untuk tetap menikmati hasil tindak pidana.

Keberadaan undang-undang ini juga menjadi instrumen tambahan bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri, memblokir, menyita, hingga mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Baca: Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan, Kalapas Ikut Diperiksa

Namun, efektivitas penerapannya akan sangat bergantung pada aturan pelaksanaan, transparansi pengelolaan aset, serta pengawasan terhadap setiap proses perampasan.

Dengan disahkannya regulasi tersebut, masyarakat kini menantikan implementasi yang mampu memperkuat penegakan hukum sekaligus menjamin perlindungan hak warga negara. (SM)



Terkait
UIN Jakarta dan Sekolah Islam Pamulang Memanas, Sengketa Pengelolaan Berujung Ketegangan
UIN Jakarta dan Sekolah Islam Pamulang Memanas, Sengketa Pengelolaan Berujung Ketegangan
BNN Gagalkan Penyelundupan 1,6 Ton Narkotika Cair di Pe
Pasca Kasus Korupsi Pakan, Pemkot Surabaya Perketat Tat
Sengketa Lahan Sawit di Bengkalis, Koperasi BBDM Minta
Lainnya
Said Al Indris dan Hasbi Pimpin DMDI Indonesia, Targetkan 100 Ribu Pengusaha Baru
Said Al Indris dan Hasbi Pimpin DMDI Indonesia, Targetkan 100 Ribu Pengusaha Baru
Siswa ICS Masuk Babak Final Menulis Surat Remaja Tingka
Sosialisasi Empat Pilar di Masa Pandemi, Syahrul Aidi S
Tolak Perkebunan Sawit, Bupati Lingga Melapor ke DLH Ke
Lifestyle
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Bukan Gaji Bulanan, Segini Uang dan Bonus yang Bisa Dit
BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Dan
Pariwara
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thail
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Viral
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Um
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Kriminal
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang
Dua Pelaku Penganiayaan Satpol PP Pekanbaru Ditangkap P
Buronan Pembakaran Warung Mi Babi Ditangkap, Pengurus P
Hukum
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini Poin Penting Aturannya
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini Poin Penting Aturannya
Dugaan Makar Libatkan Listyo Sigit Cs Naik Penyidikan,
Empat Jam Diburu Polisi, Dua Terduga Pelaku Tambang Ema
Global
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Trump Ganti Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika, PM K
Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel I
Ekonomi
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Indonesia Bidik Industri Chip Global, 15.000 Tenaga Ker
BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, Ad