Komisi II DPR Panggil Ombudsman, Temuan Lapas Cibinong Jadi Sorotan
KANALSUMATERA.com - JAKARTA — Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama Ombudsman RI pada Selasa (29/09/2026) untuk membahas temuan terkait pelayanan publik dan keberadaan fasilitas yang menjadi sorotan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi II DPR RI mendalami hasil temuan Ombudsman, termasuk kronologi pemeriksaan, rekomendasi, serta pemenuhan hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan secara menyeluruh mengenai temuan Ombudsman di Lapas Cibinong.
Baca: Syahrul Aidi: Investasi Asing Harus Sejalan Kepentingan Nasional, PMA Tersangka Karhutla Ditindak
"Paling pertanyaan dasar seperti apa temuannya dan bagaimana kronologinya. Tentu juga rekomendasi kebijakannya seperti apa mengenai warga binaan di lapas, terkait hak-hak dan lain sebagainya," kata Irawan kepada wartawan, Selasa (29/09/2026).
Selain membahas kronologi, Komisi II DPR juga akan mendalami standar pelayanan minimum yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan hak dasar warga binaan turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Baca: Empat Polisi di Batam Diamankan Terkait Etomidate, Kapolda Kepri Tegaskan Zero Tolerance
"Pertanyaan terkait dengan minimum pelayanan lapas dan pemberian hak dasar tentu perlu ditanyakan juga dalam penilaian Ombudsman seperti apa," ujarnya.
Menurut Ahmad, penjelasan dari Ombudsman diperlukan agar pembahasan tidak hanya terfokus pada temuan fasilitas yang disebut sebagai klaster mewah di Lapas Cibinong.
"Supaya kita bisa mengambil solusi komprehensif, tidak parsial," tutur Ahmad.
Baca: Kejati Riau Tahan 8 Tersangka Korupsi Dana PI PT SPRH, Kerugian Negara Rp64,22 Miliar
Komisi II DPR juga berencana meminta penjelasan mengenai rencana aksi, fokus, serta strategi Ombudsman dalam menindaklanjuti berbagai persoalan pelayanan publik.
"Termasuk sebenarnya rencana aksi, fokus dan strateginya akan kami tanyakan. Mengingat Ombudsman yang sekarang sebenarnya baru jabat juga dan masalah pelayanan publik kita juga banyak," katanya.
Baca: WNA China Diduga Curi Barang di Pesawat, Imigrasi Soetta Tolak Masuk Indonesia
Ahmad menjelaskan rapat bersama Ombudsman pada dasarnya merupakan agenda Komisi II DPR untuk mengevaluasi kinerja mitra kerja. Namun, isu pelayanan publik yang sedang menjadi perhatian masyarakat juga akan dibahas.
"Sebenarnya rapat tersebut sama dengan rapat biasanya untuk mendengarkan kinerja dari mitra. Apalagi sudah jelang akhir tahun seperti sekarang," ujarnya.
"Namun, biasanya selalu ada hal-hal terbaru dan mendapat perhatian publik akan ditanyakan dan didalami seperti temuan Ombudsman di Lapas Cibinong," sambungnya.
Baca: Polisi Temukan Vape Etomidate Bekas Pakai di Apartemen Jule
Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan
Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menjalani pemeriksaan.
Baca: UIN Jakarta dan Sekolah Islam Pamulang Memanas, Sengketa Pengelolaan Berujung Ketegangan
Lima pejabat tersebut terdiri dari kepala lapas, kepala pengamanan lapas, kepala seksi pembinaan dan pendidikan, kepala seksi keamanan dan ketertiban, serta kepala urusan umum.
Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan pemeriksaan dilakukan setelah adanya temuan Ombudsman di Lapas Cibinong.
"Kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, kami adalah pemeriksa internal Kemenimipas. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berkolaborasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman," jelas Rudi kepada wartawan di lokasi, Sabtu (26/09/2026).
Baca: KPK Telusuri Selisih 2.000 SGD dari Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut
Rudi mengatakan kelima pejabat tersebut dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan dan pendalaman terhadap temuan yang ada.
"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan kalapas, kedua KPLP, kasiebinadik, kasiekamtib dan terakhir kepala urusan umum yang membidangi barang-barang milik negara," ujar Rudi.
Baca: Rumah Kadis PUPR Bengkulu Digeledah, KPK Sita Uang Rp4 Miliar
Ia menegaskan proses pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui secara menyeluruh kondisi yang terjadi di Lapas Cibinong.
"Kita akan selidiki semuanya. Arahan pak Menteri jelas dan kuat, kalau ada yang melanggar, kita punya aturan, kita punya kode etik, kita punya hukuman dinas. Kami nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan, dan sampai hari ini," pungkas Rudi. (SM)
