KPK Telusuri Selisih 2.000 SGD dari Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut

Kanama Amar
Rabu, 12 Agustus 2026 09:08:28

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut keberadaan uang senilai 2.000 dollar Singapura (SGD) yang menjadi selisih dalam amplop yang dikaitkan dengan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Rabu (12/08/2026).

Persoalan tersebut muncul setelah KPK menemukan fakta bahwa uang yang terkumpul dari para petani melalui koperasi unit desa (KUD) di Kabupaten Kuansing mencapai 14.000 SGD. Namun, uang yang kemudian ditemukan dan disita penyidik hanya berjumlah 12.000 SGD.

Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik masih menelusuri ke mana selisih 2.000 SGD tersebut.

Baca: Tong Biru Berisi Rp 934 Juta Jadi Barang Bukti OTT Bupati Klaten, KPK Ungkap Asal Uang

“Untuk Menhut, betul kita sudah menemukan 14.000 SGD hasil pengumpulan dari para petani-petani KUD di Kabupaten Kuansing. Tetapi kemudian ada perbedaan jumlah 12.000 SGD yang kita sita,” kata Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/08/2026).

Menurut Taufik, penyidik belum dapat memastikan posisi uang yang belum ditemukan tersebut. Penelusuran dilakukan dengan mencocokkan keterangan para pihak dan rangkaian peristiwa sebelum operasi tangkap tangan (OTT).

Baca: Kajari Konawe Fachrizal Ditangkap, Kini Jalani Pemeriksaan di Kejagung

“Jadi, masih ditelusuri 2.000 SGD itu ada di pihak mana,” ujar dia.

KPK Cocokkan Jumlah Uang dalam Amplop

KPK juga telah meminta keterangan mengenai asal-usul uang yang dikumpulkan dari anggota KUD di Kuansing. Berdasarkan penelusuran penyidik, para petani membenarkan bahwa dana yang berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD berjumlah 14.000 SGD.

Baca: Polisi Temukan Vape Etomidate Bekas Pakai di Apartemen Jule

Meski demikian, penyidik masih mendalami apakah uang yang dibawa dalam amplop oleh Suhardiman ketika bertemu Raja Juli memang berjumlah 14.000 SGD atau sudah berubah sebelum akhirnya dikembalikan.

“Kemudian ada peristiwa di luar yang sebelum peristiwa tertangkap tangan terjadi kan ada proses pengembalian. Nah, ini yang kita sedang cross-check apakah kemudian betul-betul amplop yang dibawa oleh Bupati Kuansing itu 14.000 atau 12.000 (dollar Singapura),” ucap dia.

Baca: Ricuh Demo 27 Agustus di Jakarta, 322 Orang Diamankan dan 1 Warga Tewas

KPK turut mendalami rangkaian pertemuan antara Suhardiman dan Raja Juli sebelum OTT. Penyidik disebut menemukan adanya sejumlah pertemuan yang berlangsung sebelum pertemuan pada 2 Juni 2026.

Raja Juli Hindari Pertanyaan soal Selisih 2.000 SGD

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memilih tidak memberikan penjelasan mengenai selisih uang tersebut ketika ditanya wartawan.

Baca: KPK Ungkap Uang Gratifikasi Rektor Unsoed Dipakai Beli Tiga Bidang Tanah

Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026), Raja Juli justru mengarahkan pembicaraan pada isu reforma agraria.

“Kita ngomongin reforma agraria hari ini,” ujar Raja Juli.

Baca: Direktur Travelina Indonesia Ditangkap, Polisi Usut Dugaan Penelantaran 64 Jemaah Umrah

Ketika kembali dimintai klarifikasi, Raja Juli hanya menyampaikan permintaan maaf sebelum masuk ke mobil.

“Maaf," katanya.

Kasus ini menjadi bagian dari penyidikan KPK terkait dugaan korupsi yang menyeret Suhardiman Amby. Uang yang dikumpulkan dari petani KUD tersebut tengah didalami kaitannya dengan pengurusan rekomendasi atau persoalan kawasan hutan di Kabupaten Kuansing.

Baca: Kasus Jembatan Air Hitam Rohil Memanas, Polda Riau Periksa 39 Saksi dan Sita 104 Dokumen Penting

Hingga kini, keberadaan 2.000 SGD yang menjadi selisih antara dana yang disebut terkumpul dan uang yang disita KPK masih menjadi bagian dari penelusuran penyidik. (SM)



Terkait
KPK Dalami Korupsi PUPR Riau, Enam Saksi Kembali Diperiksa
KPK Dalami Korupsi PUPR Riau, Enam Saksi Kembali Diperiksa
Diduga 225 Hektare Lahan Kelompok Masuk Kawasan Kelolaa
Tim Gabungan Razia Angkutan Barang Besar-Besaran di Pek
Masyarakat Adat Rantau Kasai Tidak Terima Disebut Penja
Lainnya
Ginda Burnama Dorong Bus Listrik Pekanbaru Layani Tiga Kabupaten Penyangga
Ginda Burnama Dorong Bus Listrik Pekanbaru Layani Tiga Kabupaten Penyangga
Hendry Munief Dukung Langkah Pemprov Riau Selesaikan Pe
Waspada Cuaca Ekstrem Sore dan Malam di Riau
Syahrul Aidi Ditunjuk Sebagai Ketua Grup Kerjasama Bila
Global
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Trump Ganti Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika, PM K
Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel I
Ekonomi
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Indonesia Bidik Industri Chip Global, 15.000 Tenaga Ker
BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, Ad
Kriminal
Buronan Pembakaran Warung Mi Babi Ditangkap, Pengurus Ponpes Jadi Sorotan
Buronan Pembakaran Warung Mi Babi Ditangkap, Pengurus Ponpes Jadi Sorotan
Eks Napiter Diduga Jadi Otak Pembakaran Warung Mi Babi
Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun, Keluarga Korban Desa
Budaya
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
Bandar Jaya Beraksi: Harmoni Tari dan Gendang Satukan B
Mengulik Sejarah Suku Tanjung dari Sumatera Barat
Fokus Redaksi
995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel Diklaim Berizin, Ini Penjelasan Perbakin
995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel Diklaim Berizin, Ini Penjelasan Perbakin
Pria Diduga Terjun dari Jembatan Rantau Berangin, Tim G
Kasus Tanah Warisan Kampar, Kuasa Hukum Minta Penyidik
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini
Politik
Syahrul Aidi Maazat Dukung Hak Menyatakan Pendapat DPR Terkait Ijazah Gibran
Syahrul Aidi Maazat Dukung Hak Menyatakan Pendapat DPR Terkait Ijazah Gibran
Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, PKS Siap
Adam Syafaat Desak PT SAI Tuntaskan Plasma 20 Persen un