Pasca Kasus Korupsi Pakan, Pemkot Surabaya Perketat Tata Kelola dan Pengawasan KBS

Kanama
Minggu, 16 Agustus 2026 20:15:15

KANALSUMATERA.com - SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah evaluasi terhadap pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) setelah mencuatnya kasus korupsi pengadaan pangan satwa. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada aspek keuangan, tetapi juga menyentuh tata kelola perusahaan serta pengawasan terhadap kesehatan dan kesejahteraan satwa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, mengatakan evaluasi terhadap Perumda KBS dilakukan secara berkala untuk memastikan perusahaan daerah dikelola secara sehat dan akuntabel.

"Pemerintah Kota Surabaya memang ada evaluasi internal dari teman-teman Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA), itu ada evaluasi setiap enam bulan, dan setiap tahun. Kemudian kita bisa menentukan deviden-nya berapa," kata Syamsul, Minggu (16/08/2026).

Baca: PC PMII Pekanbaru Kecam Dugaan Aktivitas Tak Pantas di Laksamana Muda Coffee, Desak Evaluasi Izin

Menurutnya, besaran dividen yang diterima pemerintah daerah bukan menjadi satu-satunya tolok ukur untuk melihat kondisi KBS. Pengawasan tetap diperlukan agar potensi persoalan dalam pengelolaan perusahaan dapat diketahui dan ditangani lebih awal.

Pemkot Surabaya juga berencana melibatkan auditor independen untuk memeriksa pengelolaan keuangan Perumda KBS. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas setelah kasus korupsi yang mencuat.

Baca: KPK Gelar OTT di BNPB, Sejumlah Pihak Diamankan dan Diperiksa

Seleksi Direksi KBS Diperketat

Perbaikan tata kelola juga akan dilakukan melalui evaluasi struktur organisasi Perumda KBS. Pemkot Surabaya memastikan jajaran direksi dan dewan pengawas yang akan dipilih harus memenuhi sejumlah persyaratan utama.

"Yang jelas sudah dipersyaratkan bahwa syarat dewan pengawas dan direksi baru ini memang yang pertama harus memiliki integritas. Itu syarat utamanya. Kemudian yang kedua memiliki kompetensi manajerial. Juga memahami tata kelola perusahaan yang baik dan rekam jejak yang bersih," jelasnya.

Baca: Gerebek Kampung Ambon dan Boncos, Polisi Amankan 24 Orang dan Sita Narkoba

Selain integritas dan kemampuan manajerial, calon pengelola KBS dituntut memahami konservasi satwa. Proses seleksi nantinya melibatkan tim independen yang berasal dari kalangan akademisi dan praktisi.

"Yang paling utama adalah calon direktur dan dewan pengawas ini juga memiliki komitmen terhadap konservasi satwa. Ini yang jadi intens kita, sehingga diharapkan dapat mengelola KBS itu dengan baik, dan KBS ini bisa menjadi lembaga konservasi yang profesional, akuntabel dan juga bisa kembali dipercaya oleh masyarakat Surabaya," urainya.

Baca: PT Riau Vonis Eks Kadis PUPR 4 Tahun, Uang Pengganti Rp510 Juta

Para calon direksi juga akan diminta menyampaikan gagasan dan kemampuan mereka di hadapan tim independen. Mekanisme tersebut diharapkan dapat menghasilkan jajaran pengelola yang memiliki kompetensi sekaligus memahami fungsi KBS sebagai lembaga konservasi.

Pengawasan Kesehatan dan Nutrisi Satwa Diperkuat

Evaluasi Pemkot Surabaya tidak berhenti pada urusan administrasi dan keuangan. Sistem pengawasan terhadap satwa juga akan diperluas, terutama berkaitan dengan aspek medis dan pemenuhan kebutuhan nutrisi.

Baca: Masinis KA Anggrek Jadi Tersangka, Polisi Soroti Pengereman 263 Meter Sebelum Tabrakan KRL

"Untuk pengawasannya juga kita nanti akan membentuk pengawas-pengawas yang banyak. Termasuk pengawas khusus terkait dengan medis dan nutrisi dari hewan-hewan yang ada di KBS," ujarnya.

Penguatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan kebutuhan satwa tetap menjadi prioritas dalam pengelolaan KBS. Dengan demikian, pembenahan pasca kasus korupsi tidak hanya menghasilkan perbaikan dari sisi tata kelola, tetapi juga berdampak langsung terhadap upaya konservasi.

Baca: Kasus Rektor Unsoed Jadi Sorotan, Komisi X DPR Dorong Evaluasi Sistem Penerimaan Maba

Syamsul menyebut persoalan yang terjadi sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun pengelolaan KBS yang lebih profesional ke depan.

"Jadi pengalaman yang di belakang kemarin menjadi pelajaran bagi kita. Karena memang the right man on the right place, itu yang benar, baru bisa menggerakkan semua nantinya," pungkasnya.

Pemkot Surabaya berharap pembenahan tersebut mampu memperkuat akuntabilitas Perumda KBS sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kebun Binatang Surabaya sebagai lembaga konservasi. (SM)



Terkait
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
Bupati Kampar Fasilitasi Penyelesaian Konflik Desa Koto
Adanya Dugaan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan, Polda Kepri
Masyarakat Adat Rantau Kasai Tidak Terima Disebut Penja
Lainnya
Target IKN Nol Kemiskinan 2035, Otorita Gandeng PNM Perkuat Pembiayaan UMKM Lokal
Target IKN Nol Kemiskinan 2035, Otorita Gandeng PNM Perkuat Pembiayaan UMKM Lokal
Rumah Yatim Bantu Bapak Senen, Lansia Pra Sejahtera Ria
Ada Petunjuk Baru Keberadaan Air di Mars
Kereta Api Haramain Kurangi Waktu Perjalanan Makkah-Mad
Entertainment
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Salman Borneo, Pengisi Suara Plankton dan Giant di Film
Hendry Munief  Dorong Pemerintah untuk Hadir Bantu Ind
Pariwara
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thail
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Nasional
Komisi VIII DPR Panggil Kepala BNPB Pekan Depan, Soroti Ancaman Banjir Besar di Aceh dan Sumatera
Komisi VIII DPR Panggil Kepala BNPB Pekan Depan, Soroti Ancaman Banjir Besar di Aceh dan Sumatera
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, PKS Sebut Penantia
Gus Alex Ungkap Tambahan 20 Ribu Kuota Haji Disebut Kom
Viral
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Um
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Hukum
Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya
Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya
UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Tak Bisa
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini Poin Pentin
Budaya
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
Bandar Jaya Beraksi: Harmoni Tari dan Gendang Satukan B
Mengulik Sejarah Suku Tanjung dari Sumatera Barat
Pendidikan
FH UNRI dan IKADIN Pekanbaru Perkuat Pendidikan Advokat, 18 Calon Profesional Ikuti PKPA PERADI 2026
FH UNRI dan IKADIN Pekanbaru Perkuat Pendidikan Advokat, 18 Calon Profesional Ikuti PKPA PERADI 2026
MAN 1 Pekanbaru Resmi Masuk Madrasah Program Unggulan N
Hendry Munief Apresiasi Smansa Festival ke-3, Dorong Se