Pasca Kasus Korupsi Pakan, Pemkot Surabaya Perketat Tata Kelola dan Pengawasan KBS

KANALSUMATERA.com - SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah evaluasi terhadap pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) setelah mencuatnya kasus korupsi pengadaan pangan satwa. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada aspek keuangan, tetapi juga menyentuh tata kelola perusahaan serta pengawasan terhadap kesehatan dan kesejahteraan satwa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, mengatakan evaluasi terhadap Perumda KBS dilakukan secara berkala untuk memastikan perusahaan daerah dikelola secara sehat dan akuntabel.

"Pemerintah Kota Surabaya memang ada evaluasi internal dari teman-teman Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA), itu ada evaluasi setiap enam bulan, dan setiap tahun. Kemudian kita bisa menentukan deviden-nya berapa," kata Syamsul, Minggu (16/08/2026).

Baca: Komisi II DPR Panggil Ombudsman, Temuan Lapas Cibinong Jadi Sorotan

Menurutnya, besaran dividen yang diterima pemerintah daerah bukan menjadi satu-satunya tolok ukur untuk melihat kondisi KBS. Pengawasan tetap diperlukan agar potensi persoalan dalam pengelolaan perusahaan dapat diketahui dan ditangani lebih awal.

Pemkot Surabaya juga berencana melibatkan auditor independen untuk memeriksa pengelolaan keuangan Perumda KBS. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas setelah kasus korupsi yang mencuat.

Baca: Golkar Respons Fahd A Rafiq Kena OTT KPK, Tunggu Kejelasan Kasus

Seleksi Direksi KBS Diperketat

Perbaikan tata kelola juga akan dilakukan melalui evaluasi struktur organisasi Perumda KBS. Pemkot Surabaya memastikan jajaran direksi dan dewan pengawas yang akan dipilih harus memenuhi sejumlah persyaratan utama.

"Yang jelas sudah dipersyaratkan bahwa syarat dewan pengawas dan direksi baru ini memang yang pertama harus memiliki integritas. Itu syarat utamanya. Kemudian yang kedua memiliki kompetensi manajerial. Juga memahami tata kelola perusahaan yang baik dan rekam jejak yang bersih," jelasnya.

Baca: Polisi Dalami Dugaan Dana Kelompok Anarko Berkedok Kegiatan Sosial

Selain integritas dan kemampuan manajerial, calon pengelola KBS dituntut memahami konservasi satwa. Proses seleksi nantinya melibatkan tim independen yang berasal dari kalangan akademisi dan praktisi.

"Yang paling utama adalah calon direktur dan dewan pengawas ini juga memiliki komitmen terhadap konservasi satwa. Ini yang jadi intens kita, sehingga diharapkan dapat mengelola KBS itu dengan baik, dan KBS ini bisa menjadi lembaga konservasi yang profesional, akuntabel dan juga bisa kembali dipercaya oleh masyarakat Surabaya," urainya.

Baca: UIN Jakarta dan Sekolah Islam Pamulang Memanas, Sengketa Pengelolaan Berujung Ketegangan

Para calon direksi juga akan diminta menyampaikan gagasan dan kemampuan mereka di hadapan tim independen. Mekanisme tersebut diharapkan dapat menghasilkan jajaran pengelola yang memiliki kompetensi sekaligus memahami fungsi KBS sebagai lembaga konservasi.

Pengawasan Kesehatan dan Nutrisi Satwa Diperkuat

Evaluasi Pemkot Surabaya tidak berhenti pada urusan administrasi dan keuangan. Sistem pengawasan terhadap satwa juga akan diperluas, terutama berkaitan dengan aspek medis dan pemenuhan kebutuhan nutrisi.

Baca: Kasus Rektor Unsoed Jadi Sorotan, Komisi X DPR Dorong Evaluasi Sistem Penerimaan Maba

"Untuk pengawasannya juga kita nanti akan membentuk pengawas-pengawas yang banyak. Termasuk pengawas khusus terkait dengan medis dan nutrisi dari hewan-hewan yang ada di KBS," ujarnya.

Penguatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan kebutuhan satwa tetap menjadi prioritas dalam pengelolaan KBS. Dengan demikian, pembenahan pasca kasus korupsi tidak hanya menghasilkan perbaikan dari sisi tata kelola, tetapi juga berdampak langsung terhadap upaya konservasi.

Baca: Unsoed Hormati Proses Hukum, Tunggu Kejelasan KPK Usai Rektor Kena OTT

Syamsul menyebut persoalan yang terjadi sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun pengelolaan KBS yang lebih profesional ke depan.

"Jadi pengalaman yang di belakang kemarin menjadi pelajaran bagi kita. Karena memang the right man on the right place, itu yang benar, baru bisa menggerakkan semua nantinya," pungkasnya.

Pemkot Surabaya berharap pembenahan tersebut mampu memperkuat akuntabilitas Perumda KBS sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kebun Binatang Surabaya sebagai lembaga konservasi. (SM)