Pasca Kasus Korupsi Pakan, Pemkot Surabaya Perketat Tata Kelola dan Pengawasan KBS
KANALSUMATERA.com - SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah evaluasi terhadap pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) setelah mencuatnya kasus korupsi pengadaan pangan satwa. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada aspek keuangan, tetapi juga menyentuh tata kelola perusahaan serta pengawasan terhadap kesehatan dan kesejahteraan satwa.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, mengatakan evaluasi terhadap Perumda KBS dilakukan secara berkala untuk memastikan perusahaan daerah dikelola secara sehat dan akuntabel.
"Pemerintah Kota Surabaya memang ada evaluasi internal dari teman-teman Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA), itu ada evaluasi setiap enam bulan, dan setiap tahun. Kemudian kita bisa menentukan deviden-nya berapa," kata Syamsul, Minggu (16/08/2026).
Baca: Polres Bengkalis Sita 28,9 Kg Sabu dan 122.629 Ekstasi, Empat Kurir Ditangkap
Menurutnya, besaran dividen yang diterima pemerintah daerah bukan menjadi satu-satunya tolok ukur untuk melihat kondisi KBS. Pengawasan tetap diperlukan agar potensi persoalan dalam pengelolaan perusahaan dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
Pemkot Surabaya juga berencana melibatkan auditor independen untuk memeriksa pengelolaan keuangan Perumda KBS. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas setelah kasus korupsi yang mencuat.
Baca: KPK Telusuri Selisih 2.000 SGD dari Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut
Seleksi Direksi KBS Diperketat
Perbaikan tata kelola juga akan dilakukan melalui evaluasi struktur organisasi Perumda KBS. Pemkot Surabaya memastikan jajaran direksi dan dewan pengawas yang akan dipilih harus memenuhi sejumlah persyaratan utama.
"Yang jelas sudah dipersyaratkan bahwa syarat dewan pengawas dan direksi baru ini memang yang pertama harus memiliki integritas. Itu syarat utamanya. Kemudian yang kedua memiliki kompetensi manajerial. Juga memahami tata kelola perusahaan yang baik dan rekam jejak yang bersih," jelasnya.
Baca: Bos Tambang Akui Serahkan Rp1 Miliar untuk Atur LHP Ombudsman, Fakta Baru Terungkap di Sidang
Selain integritas dan kemampuan manajerial, calon pengelola KBS dituntut memahami konservasi satwa. Proses seleksi nantinya melibatkan tim independen yang berasal dari kalangan akademisi dan praktisi.
"Yang paling utama adalah calon direktur dan dewan pengawas ini juga memiliki komitmen terhadap konservasi satwa. Ini yang jadi intens kita, sehingga diharapkan dapat mengelola KBS itu dengan baik, dan KBS ini bisa menjadi lembaga konservasi yang profesional, akuntabel dan juga bisa kembali dipercaya oleh masyarakat Surabaya," urainya.
Baca: Kasus Jembatan Air Hitam Rohil Memanas, Polda Riau Periksa 39 Saksi dan Sita 104 Dokumen Penting
Para calon direksi juga akan diminta menyampaikan gagasan dan kemampuan mereka di hadapan tim independen. Mekanisme tersebut diharapkan dapat menghasilkan jajaran pengelola yang memiliki kompetensi sekaligus memahami fungsi KBS sebagai lembaga konservasi.
Pengawasan Kesehatan dan Nutrisi Satwa Diperkuat
Evaluasi Pemkot Surabaya tidak berhenti pada urusan administrasi dan keuangan. Sistem pengawasan terhadap satwa juga akan diperluas, terutama berkaitan dengan aspek medis dan pemenuhan kebutuhan nutrisi.
Baca: Polda Riau Bongkar Kuburan Sabu 7 Kilogram di Kebun Sawit, Tiga Pengedar Ditangkap
"Untuk pengawasannya juga kita nanti akan membentuk pengawas-pengawas yang banyak. Termasuk pengawas khusus terkait dengan medis dan nutrisi dari hewan-hewan yang ada di KBS," ujarnya.
Penguatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan kebutuhan satwa tetap menjadi prioritas dalam pengelolaan KBS. Dengan demikian, pembenahan pasca kasus korupsi tidak hanya menghasilkan perbaikan dari sisi tata kelola, tetapi juga berdampak langsung terhadap upaya konservasi.
Baca: Warga Bengkalis Datangi Inspektorat Tagih Kejelasan Laporan Eks Kades Darul Aman atas Sejumlah Kasus
Syamsul menyebut persoalan yang terjadi sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun pengelolaan KBS yang lebih profesional ke depan.
"Jadi pengalaman yang di belakang kemarin menjadi pelajaran bagi kita. Karena memang the right man on the right place, itu yang benar, baru bisa menggerakkan semua nantinya," pungkasnya.
Pemkot Surabaya berharap pembenahan tersebut mampu memperkuat akuntabilitas Perumda KBS sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kebun Binatang Surabaya sebagai lembaga konservasi. (SM)
