UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Tak Bisa Nikmati Hasil Kejahatan

Kanama
Jumat, 20 November 2026 09:29:56
Ilustrasi Koruptor

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi ini diharapkan mampu memastikan pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi leluasa menikmati kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut positif pengesahan undang-undang tersebut. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak seharusnya hanya berorientasi pada hukuman penjara, tetapi juga harus memastikan pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara.

Hardjuno menilai, selama ini perhatian terhadap lamanya hukuman penjara bagi koruptor masih lebih dominan dibandingkan upaya pemulihan kerugian negara. Padahal, keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui korupsi harus benar-benar dihilangkan agar tidak menjadi insentif bagi pelaku.

Baca: Dedi Congor Jadi Tersangka KPK dan Polri, Ini Kasusnya

"Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarganya atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri," kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).

Ia berpandangan, keberadaan UU Perampasan Aset dapat mengubah pendekatan penegakan hukum sehingga tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengejar kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Baca: Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB Tuai Kecaman DPR, KPK Diminta Usut Tuntas

Perlindungan Hak Milik Tetap Harus Diperhatikan

Meski mendukung pengesahan regulasi tersebut, Hardjuno mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum agar memperhatikan aspek kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat.

Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut masih dapat dikaji lebih lanjut, terutama terkait batas kewenangan negara dalam melakukan perampasan aset.

Baca: Gerebek Kampung Ambon dan Boncos, Polisi Amankan 24 Orang dan Sita Narkoba

"Sebagai akademisi, saya melihat masih ada ruang perdebatan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi masih tersedia waktu sekitar satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya," ujarnya.

Hardjuno juga menegaskan, aset hasil tindak pidana yang dialihkan kepada anggota keluarga, dititipkan kepada orang lain, maupun disembunyikan melalui perusahaan tetap harus dapat ditelusuri dan dirampas apabila terbukti berasal dari kejahatan.

Baca: Pengamat Soroti Kasus Narkoba Tiga Anggota DPRD Jatim dari Gerindra

Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak mengabaikan hak pihak ketiga yang memperoleh kekayaan secara sah dan memiliki iktikad baik.

"Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya. Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian," tegasnya.

Pengelolaan Aset Rampasan Harus Transparan

Baca: PT Musim Mas Terima Penghargaan atas Kontribusi Penanganan Karhutla di Pelalawan

Selain persoalan perampasan, Hardjuno turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aset yang berhasil disita negara.

Ia menilai, pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset harus disertai pembagian tugas serta kewenangan yang tegas.

Baca: KPK Sita Rp764 Juta dalam OTT Unsoed, Uang Tunai Rp665 Juta Diamankan

Kedua lembaga tersebut diharapkan bekerja secara profesional, transparan, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan institusi penegak hukum yang sudah ada.

"Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan," katanya.

Dengan demikian, keberhasilan UU Perampasan Aset nantinya tidak hanya diukur dari banyaknya aset yang berhasil disita, tetapi juga dari transparansi pengelolaan serta besarnya manfaat yang dikembalikan kepada negara dan masyarakat.

Baca: Polres Bengkalis Sita 28,9 Kg Sabu dan 122.629 Ekstasi, Empat Kurir Ditangkap

Penerapan aturan tersebut diharapkan menjadi instrumen penting untuk mempersempit ruang keuntungan ekonomi dari tindak pidana korupsi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. (SM)



Terkait
LBH FSBSI Riau Soroti Vendor dan KSO PT. Agrinas, Desak Disnaker Tegakkan Perda Tenaga Kerja Lokal
LBH FSBSI Riau Soroti Vendor dan KSO PT. Agrinas, Desak Disnaker Tegakkan Perda Tenaga Kerja Lokal
Puluhan Karyawan Gugat PT Bina Karya, Perusahaan Pengem
Bongkar Mafia BBM Subsidi di Rohil, Polda Riau Tangkap
Warga Bengkalis Datangi Inspektorat Tagih Kejelasan Lap
Lainnya
Jadwal Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, Singapura Jadi Lawan Perdana
Jadwal Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, Singapura Jadi Lawan Perdana
5 Raksasa Tiongkok yang Perkuat Cengkeraman Investasi d
Wawako Ayat Buka Seminar Manajemen Zakat IZI Riau
Ratusan Karyawan PT HKL di Kampar Mogok Kerja, Tuntut K
Olahraga
Steven Gerrard Soroti Kesalahan Transfer Liverpool: Neco Williams Seharusnya Tak Dijual
Steven Gerrard Soroti Kesalahan Transfer Liverpool: Neco Williams Seharusnya Tak Dijual
Syahrul Aidi Dorong Gala Desa Kuok Jadi Ajang Lahirkan
Bupati Kampar Buka Gala Desa Riau, Dorong Generasi Muda
Global
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Trump Ganti Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika, PM K
Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel I
Viral
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Um
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Pariwara
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thail
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Kriminal
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang
Dua Pelaku Penganiayaan Satpol PP Pekanbaru Ditangkap P
Buronan Pembakaran Warung Mi Babi Ditangkap, Pengurus P
Hukum
Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya
Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya
UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Tak Bisa
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini Poin Pentin
Fokus Redaksi
995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel Diklaim Berizin, Ini Penjelasan Perbakin
995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel Diklaim Berizin, Ini Penjelasan Perbakin
Pria Diduga Terjun dari Jembatan Rantau Berangin, Tim G
Kasus Tanah Warisan Kampar, Kuasa Hukum Minta Penyidik