UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Tak Bisa Nikmati Hasil Kejahatan
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi ini diharapkan mampu memastikan pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi leluasa menikmati kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut positif pengesahan undang-undang tersebut. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak seharusnya hanya berorientasi pada hukuman penjara, tetapi juga harus memastikan pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara.
Hardjuno menilai, selama ini perhatian terhadap lamanya hukuman penjara bagi koruptor masih lebih dominan dibandingkan upaya pemulihan kerugian negara. Padahal, keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui korupsi harus benar-benar dihilangkan agar tidak menjadi insentif bagi pelaku.
Baca: Dedi Congor Jadi Tersangka KPK dan Polri, Ini Kasusnya
"Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarganya atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri," kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).
Ia berpandangan, keberadaan UU Perampasan Aset dapat mengubah pendekatan penegakan hukum sehingga tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengejar kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Baca: Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB Tuai Kecaman DPR, KPK Diminta Usut Tuntas
Perlindungan Hak Milik Tetap Harus Diperhatikan
Meski mendukung pengesahan regulasi tersebut, Hardjuno mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum agar memperhatikan aspek kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut masih dapat dikaji lebih lanjut, terutama terkait batas kewenangan negara dalam melakukan perampasan aset.
Baca: Gerebek Kampung Ambon dan Boncos, Polisi Amankan 24 Orang dan Sita Narkoba
"Sebagai akademisi, saya melihat masih ada ruang perdebatan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi masih tersedia waktu sekitar satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya," ujarnya.
Hardjuno juga menegaskan, aset hasil tindak pidana yang dialihkan kepada anggota keluarga, dititipkan kepada orang lain, maupun disembunyikan melalui perusahaan tetap harus dapat ditelusuri dan dirampas apabila terbukti berasal dari kejahatan.
Baca: Pengamat Soroti Kasus Narkoba Tiga Anggota DPRD Jatim dari Gerindra
Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak mengabaikan hak pihak ketiga yang memperoleh kekayaan secara sah dan memiliki iktikad baik.
"Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya. Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian," tegasnya.
Pengelolaan Aset Rampasan Harus Transparan
Baca: PT Musim Mas Terima Penghargaan atas Kontribusi Penanganan Karhutla di Pelalawan
Selain persoalan perampasan, Hardjuno turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aset yang berhasil disita negara.
Ia menilai, pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset harus disertai pembagian tugas serta kewenangan yang tegas.
Baca: KPK Sita Rp764 Juta dalam OTT Unsoed, Uang Tunai Rp665 Juta Diamankan
Kedua lembaga tersebut diharapkan bekerja secara profesional, transparan, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan institusi penegak hukum yang sudah ada.
"Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan," katanya.
Dengan demikian, keberhasilan UU Perampasan Aset nantinya tidak hanya diukur dari banyaknya aset yang berhasil disita, tetapi juga dari transparansi pengelolaan serta besarnya manfaat yang dikembalikan kepada negara dan masyarakat.
Baca: Polres Bengkalis Sita 28,9 Kg Sabu dan 122.629 Ekstasi, Empat Kurir Ditangkap
Penerapan aturan tersebut diharapkan menjadi instrumen penting untuk mempersempit ruang keuntungan ekonomi dari tindak pidana korupsi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. (SM)
