Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya

Kanama
Jumat, 20 November 2026 13:16:55

KANALSUMATERA.com - PEKANBARU – Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas terhadap pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas areal mencapai 338.536 hektare, Jumat (20/11/2026).

Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara sekaligus menindak dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya hutan.

Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Baca: dr Tifa Soroti Transkrip Nilai Jokowi, Pertanyakan Riwayat Kuliah Semester 7 hingga 10 di UGM

Berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PKH, terdapat sejumlah temuan yang menjadi dasar pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan tersebut.

Temuan itu meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, aktivitas pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Baca: Kasus Korupsi Motor Listrik BGN Memasuki Babak Baru, Lima Tersangka Segera Disidang

Selain persoalan tersebut, Satgas PKH turut menyoroti perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera.

Dengan dicabutnya izin PBPH tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.

Meski demikian, keputusan pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun memenuhi tanggung jawab hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca: Masinis KA Anggrek Jadi Tersangka, Polisi Soroti Pengereman 263 Meter Sebelum Tabrakan KRL

Satgas PKH Juga Tertibkan PT GSL di Kuantan Singingi

Selain PT RAPP, Satgas PKH turut melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Baca: KPK Sita Rp764 Juta dalam OTT Unsoed, Uang Tunai Rp665 Juta Diamankan

Dalam penertiban tersebut, Satgas menemukan indikasi pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan menerima dan mengolah tandan buah segar (TBS) yang diduga berasal dari perkebunan kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan.

Aktivitas tersebut diduga ikut mendorong terjadinya perambahan kawasan hutan di sekitar lokasi untuk dijadikan perkebunan sawit.

Berdasarkan temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut.

Baca: Wamenag Desak Kasus Challenge Hafalan Al-Qur’an Berhadiah Miras Diusut Tuntas

Pemerintah kemudian mengambil alih kembali areal pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit milik PT GSL dengan luas sekitar 42 hektare.

Libatkan Lintas Kementerian dan Lembaga

Baca: Tiga Pelaku Pembalakan Liar di Suaka Margasatwa Kerumutan Riau Diciduk, Ratusan Kayu Ilegal Disita

Langkah penertiban kawasan hutan di Riau tersebut melibatkan sejumlah unsur kementerian dan lembaga, termasuk BPKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Badan Informasi Geospasial, serta Pemerintah Provinsi Riau.

Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Penertiban ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi perizinan, tetapi juga menyangkut upaya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem hutan.

Baca: Diduga Buang Puntung Rokok, Pria di Inhu Diamankan usai 5 Hektare Lahan HPK Terbakar

Kebakaran gambut, pembukaan kawasan tanpa izin, serta kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan, merusak tata air, dan mempersempit ruang hidup satwa liar.

Kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo menjadi salah satu perhatian penting karena memiliki fungsi ekologis dalam menjaga kelangsungan hidup gajah Sumatera.

Baca: LBH FSBSI Riau Soroti Vendor dan KSO PT. Agrinas, Desak Disnaker Tegakkan Perda Tenaga Kerja Lokal

Melalui Satgas PKH, pemerintah menegaskan komitmen untuk melakukan penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan fungsi kawasan hutan, melindungi aset negara, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (SM)



Terkait
Kejati Riau Terima 4 SPDP Korupsi Jembatan Air Hitam Rohil, 10 Jaksa Kawal Penyidikan
Kejati Riau Terima 4 SPDP Korupsi Jembatan Air Hitam Rohil, 10 Jaksa Kawal Penyidikan
Kanwil DJP Jabar I Bekukan 275 Rekening Penunggak Pajak
160 Juta Batang Rokok Ilegal di Pekanbaru Senilai Rp 39
Pemerintah Resmi Berlakukan Hukuman Pidana Kerja Sosial
Lainnya
Jelang Milad ke-54 Tahun, Pengurus LAM Riau Ziarah Makam Tokoh LAMR
Jelang Milad ke-54 Tahun, Pengurus LAM Riau Ziarah Makam Tokoh LAMR
Dua Menteri Tersangka Korupsi, Muhammadiyah: Budaya Kor
Ini Usulan Sumut Untuk Perjuangkan Dana Bagi Hasil Sawi
Kawanan Bandit di Tanjungpinang Ini Kompak Mencuri untu
Viral
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Um
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Global
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Trump Ganti Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika, PM K
Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel I
Hukum
Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya
Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya
UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Tak Bisa
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini Poin Pentin
Pendidikan
MAN 1 Pekanbaru Resmi Masuk Madrasah Program Unggulan Nasional, SNMB 2027/2028 Dibuka
MAN 1 Pekanbaru Resmi Masuk Madrasah Program Unggulan Nasional, SNMB 2027/2028 Dibuka
Hendry Munief Apresiasi Smansa Festival ke-3, Dorong Se
Agrinas Palma Edukasi Ratusan Siswa SMK Riau, Batik Saw
Pariwara
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thail
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Olahraga
Steven Gerrard Soroti Kesalahan Transfer Liverpool: Neco Williams Seharusnya Tak Dijual
Steven Gerrard Soroti Kesalahan Transfer Liverpool: Neco Williams Seharusnya Tak Dijual
Syahrul Aidi Dorong Gala Desa Kuok Jadi Ajang Lahirkan
Bupati Kampar Buka Gala Desa Riau, Dorong Generasi Muda
Lifestyle
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Bukan Gaji Bulanan, Segini Uang dan Bonus yang Bisa Dit
BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Dan