Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU – Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas terhadap pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas areal mencapai 338.536 hektare, Jumat (20/11/2026).
Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara sekaligus menindak dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya hutan.
Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Baca: dr Tifa Soroti Transkrip Nilai Jokowi, Pertanyakan Riwayat Kuliah Semester 7 hingga 10 di UGM
Berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PKH, terdapat sejumlah temuan yang menjadi dasar pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan tersebut.
Temuan itu meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, aktivitas pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Baca: Kasus Korupsi Motor Listrik BGN Memasuki Babak Baru, Lima Tersangka Segera Disidang
Selain persoalan tersebut, Satgas PKH turut menyoroti perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera.
Dengan dicabutnya izin PBPH tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.
Meski demikian, keputusan pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun memenuhi tanggung jawab hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca: Masinis KA Anggrek Jadi Tersangka, Polisi Soroti Pengereman 263 Meter Sebelum Tabrakan KRL
Satgas PKH Juga Tertibkan PT GSL di Kuantan Singingi
Selain PT RAPP, Satgas PKH turut melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Baca: KPK Sita Rp764 Juta dalam OTT Unsoed, Uang Tunai Rp665 Juta Diamankan
Dalam penertiban tersebut, Satgas menemukan indikasi pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan menerima dan mengolah tandan buah segar (TBS) yang diduga berasal dari perkebunan kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan.
Aktivitas tersebut diduga ikut mendorong terjadinya perambahan kawasan hutan di sekitar lokasi untuk dijadikan perkebunan sawit.
Berdasarkan temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut.
Baca: Wamenag Desak Kasus Challenge Hafalan Al-Qur’an Berhadiah Miras Diusut Tuntas
Pemerintah kemudian mengambil alih kembali areal pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit milik PT GSL dengan luas sekitar 42 hektare.
Libatkan Lintas Kementerian dan Lembaga
Baca: Tiga Pelaku Pembalakan Liar di Suaka Margasatwa Kerumutan Riau Diciduk, Ratusan Kayu Ilegal Disita
Langkah penertiban kawasan hutan di Riau tersebut melibatkan sejumlah unsur kementerian dan lembaga, termasuk BPKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Badan Informasi Geospasial, serta Pemerintah Provinsi Riau.
Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Penertiban ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi perizinan, tetapi juga menyangkut upaya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem hutan.
Baca: Diduga Buang Puntung Rokok, Pria di Inhu Diamankan usai 5 Hektare Lahan HPK Terbakar
Kebakaran gambut, pembukaan kawasan tanpa izin, serta kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan, merusak tata air, dan mempersempit ruang hidup satwa liar.
Kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo menjadi salah satu perhatian penting karena memiliki fungsi ekologis dalam menjaga kelangsungan hidup gajah Sumatera.
Baca: LBH FSBSI Riau Soroti Vendor dan KSO PT. Agrinas, Desak Disnaker Tegakkan Perda Tenaga Kerja Lokal
Melalui Satgas PKH, pemerintah menegaskan komitmen untuk melakukan penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan fungsi kawasan hutan, melindungi aset negara, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (SM)
