Dua Eks Anggota DPRD Sumut Penerima Suap Gubernur Gatot Divonis 4 Tahun Penjara
KANALSUMATERA.com - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap dua mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Muslim Simbolon dan Sonny Firdaus. Selain pidana penjara, kedua juga dihukum membayar denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan.
Hakim meyakini keduanya terbukti bersalah karena menerima suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Uang suap tersebut bertentangan dengan jabatannya sebagai Wakil rakyat.
"Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim, Muhammad Sirad saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019) seperti yang dilansir dari Okezone.com.
Hakim juga mengganjar pidana tambahan terhadap keduanya yakni berupa pembayaran uang pengganti dengan jumlah yang berbeda-beda. Muslim diwajibkan membayar Rp392,5 juta. Sedangkan Sonny, Rp250 Juta.
Baca: “Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
Hakim juga mencabut hak politik keduanya. Keduanya dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani hukuman penjara. Hal itu, mencegah agar wakil rakyat terbebas dari korupsi.
"Kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih," terang Hakim.
Dalam pertimbangan, hakim menilai, perbuatan keduanya tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, keduanya bersikap sopan, mengakui perbuatan, belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga, serta sudah mengembalikan sebagian uang suap.
Dalam kasus ini, Muslim Simbolon terbukti menerima Rp615 juta. Sementara, Sonny Firdaus menerima Rp495 juta. Uang tersebut berasal dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.
Baca: Respon Laporan Masyarakat, Satpol PP Kampar Turun Ke lokasi Tambang Galian C Empat Balai
Uang tersebut diberikan agar Muslim dan Sonny memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.
Kemudian, agar keduanya memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.
Selain itu, agar keduanya menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014 dan menolak menggunakan hak interpelasi pada 2015.
Keduanya terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kso
