Bawaslu Riau Selenggarakan Sidang Administrasi Acara Cepat di Rohul dan Siak.

Mawardi Tombang
Jumat, 17 Mei 2019 08:02:29

Pekanbaru, KANALSUMATERA.com - Bawaslu Riau menyelenggarakan Sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat Pemilu 2019 yang digelar di Kantor Bawaslu Rokan Hulu dan Kantor Lurah Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang dilaksanakan pada Kamis (16/5/2019).

Sidang dugaan pelanggaran Pemilu 2019 di Rohul dengan pelapor pertama yakni Hendra Mastar dari PAN, dan pelapor kedua yakni Riko Wahyudi dari Partai Gerindra‎. Kedua laporan diterima Bawaslu pasca pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Rohul. Sedangkan di Minas Kabupaten Siak atas Laporan Wira dari DPD PAN Siak dan Syahrul ketua DPC PDI Perjuangan Siak. Sidang penanganan administrasi dengan metode Sidang Acara Cepat ini berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 . Untuk di Rokan Hulu langsung dipimpin Ketua Bawaslu Riau‎ Rusidi Rusdan merangkap sebagai Ketua Majelis, dengan anggota Bawaslu Riau Amiruddin Sijaya merangkap anggota majelis. Sidang di Minas dipimpin oleh Hasan dan Neil Antariksa dari Bawaslu Riau.

Pantauan di sidang Rokan Hulu, dijaga ketat anggota kepolisian dari jajaran Polres Rohul dan dihadiri seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu, dan seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Rohul.

Rusidi Rusdan, ‎metua majelis sidang yang juga Ketua Bawaslu Riau, mengatakan sidang dengan metode sidang acara cepat adalah sidang acara penanganan administrasi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018, dimana kewenangan Bawaslu adalah menyelesaikan pelanggaran administrasi dilaksanakan secara cepat.

"Putusan nantinya, bisa dua atau tiga hari sudah selesai, ya sudah kita bisa putuskan," jelas Rusidi Rusdan, Kamis (16/5/2019).

Baca: Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya

Diakuinya, pada sidang acara cepat ini untuk menyelesaikan yang sifatnya penanganan administrasi seperti kesalahan administrasi, dengan mempertemukan kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Rohul beserta jajarannya serta KPU Siak beserta jajarannya.

Pelapor ungkap Rusidi, harus memenuhi syarat formil dan materil, yakni Warga Negara Indonesia (WNI), pelaporan masih dalam waktu yang bisa dilaporkan, ada kronologis kejadian, dan ada saksi dan bukti.

"Semua sudah lengkap, sehingga kita register dan kita sidangkan hari ini," ujarnya.‎

Rusidi juga mengaku, yang dilaporkan dua pelapor pada prinsipnya adalah kesalahan penulisan dan perbedaan-perbedaan antara form C1 yang diterima saksi pelapor dengan yang ada yang dibacakan di pleno kabupaten/ kota.

"Ada pelapor yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU Rohul dan Siak yang menurut mereka tidak sesuai dengan fakta sebenarnya terjadi," ungkap Rusidi dan mengaku rata-rata laporan terkait Pemilihan Legislatif untuk form C1 kabupaten.‎

Baca: Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka Korupsi MBG, Ditahan di Pomdam Jaya

Rusidi mengaku, di sidang perkara penanganan administrasi cepat ada beberapa berapa poin atau keputusan alternatif‎ yang bisa diputuskan Bawaslu Riau, tergantung hasil sidang, pertama perbaikan administrasi terkait perolehan suara partai sesuai dengan fakta persidangan, kedua sanksi peringatan atau kode etik peringatan kepada penyelanggara, perhitungan kembali, dan sanksi lainnya.‎

Di sela sela Sidang terpantau sekelompok masyarakat mengadakan Demonstrasi diluar gedung Sekretariat Bawaslu Rohul meminta dilakukan PSU untuk Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara. "Paling lambat dua atau tiga hari sudah kita putuskan, namanya acara cepat.

Ditanya kapan keputusan sidang akan dibacakan, Rusidi Rusdan menjelaskan, Kalau administrasi biasa itu waktunya 14 hari, jadi ini karena metodenya acara cepat, maka akan putuskan secara cepat.

"Pokoknya dua hari kedepan sudah kita putuskan," kata Rusidi.‎

Sedangkan Ketua KPU Rohul, Elfendri, mengatakan kewajiban KPU sebagai penyelenggara adalah mengikuti penyelesaian pelanggaran yang diselenggarkan Bawaslu.

Baca: Polisi Temukan Vape Etomidate Bekas Pakai di Apartemen Jule

Elfendri yakin, beberapa yang dilaporkan pelapor sudah dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara sesuai prosedur, baik itu penempelan form C1, termasuk kesalahan-kesalahan lain sudah diperbaiki seperti kesalahan penulisan jumlah total suara.

"Kita punya dokumen-dokumen mulai dari C1 sampai ke DB-1 terakhir, Alhamdulillah sudah lengkap," kata Komisioner KPU Rohul, dan menyatakan, penempelan C1 oleh penyelenggara dikuatkan oleh dokumen foto.

Dimana yang dilaporkan pelapor adalah pelaksanaan prosedur yang dilaksanakan. Menurutnya, bila terjadi perbedaan penjumlahan atau tulisan di C1 tentunya terkonfirmasi saat pleno tingkat desa maupun pleno tingkat kecamatan.

‎Elfendri menambahkan, sejauh ini tidak ada keberatan dari saksi di form DA2 saat pleno tingkat desa maupun pleno tingkat kecamatan.



Terkait
Pejabat Bea Cukai Akui Terima Rp1 Miliar per Bulan dari Blueray, Jaksa Soroti Pengakuan Dendam
Pejabat Bea Cukai Akui Terima Rp1 Miliar per Bulan dari Blueray, Jaksa Soroti Pengakuan Dendam
KPK Sita Rp764 Juta dalam OTT Unsoed, Uang Tunai Rp665
DPO Dua Tahun Ditangkap, Polda Riau Bongkar Dugaan Pemo
Kanwil DJP Jabar I Bekukan 275 Rekening Penunggak Pajak
Lainnya
Momentum HUT RI ke-81, Hendry Munief Ajak Generasi Muda Tingkatkan Kualitas Ilmu, Akhlak, dan Agama
Momentum HUT RI ke-81, Hendry Munief Ajak Generasi Muda Tingkatkan Kualitas Ilmu, Akhlak, dan Agama
Ayat Cahyadi: Wacana Penjualan Aset Stadion Utama Riau
DPRD Pekanbaru Monitor Kinerja BPJS Kesehatan Terkait B
2 Paduan Suara Mahasiwa Asal Filipina akan Konser di Me
Daerah
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
Bupati Kampar Pastikan Bara Karhutla di Rimbo Panjang B
Hadirkan Koh Dennis Lim, Jambore BKPRMI Riau 2026 Usung
Viral
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Um
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Entertainment
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Salman Borneo, Pengisi Suara Plankton dan Giant di Film
Hendry Munief  Dorong Pemerintah untuk Hadir Bantu Ind
Pendidikan
Karmila Sari Minta Lulusan STIKes Tengku Maharatu Tak Hanya Jadi Pekerja, tetapi Juga Pemimpin
Karmila Sari Minta Lulusan STIKes Tengku Maharatu Tak Hanya Jadi Pekerja, tetapi Juga Pemimpin
25 November Hari Guru Nasional, Ini Sejarah Lahirnya PG
PKB Hormati Sikap Megawati di Luar Pemerintahan, Daniel
Lifestyle
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Bukan Gaji Bulanan, Segini Uang dan Bonus yang Bisa Dit
BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Dan
Hukum
Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya
Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare, Ini Alasannya
UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Tak Bisa
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini Poin Pentin
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini