KPK Buka Peluang Banding Usai Vonis 2 Tahun Abdul Wahid, Putusan Jadi Sorotan
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Meski vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, KPK menegaskan masih akan mempelajari putusan secara menyeluruh sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Jumat (31/07/2026).
Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebelumnya menuntut Abdul Wahid dengan pidana 8 tahun 6 bulan penjara. Namun, majelis hakim memutuskan hukuman 2 tahun penjara disertai denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya tetap menghormati putusan yang telah dibacakan majelis hakim. Menurutnya, aspek penting dari putusan tersebut adalah pengakuan hakim terhadap pembuktian yang diajukan jaksa selama proses persidangan.
Baca: Tiga Pelaku Pembalakan Liar di Suaka Margasatwa Kerumutan Riau Diciduk, Ratusan Kayu Ilegal Disita
"KPK menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara dengan terdakwa Abdul Wahid," ujar Budi saat dihubungi melalui pesan tertulis.
"Kami juga mengapresiasi majelis yang telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum KPK," sambungnya.
Baca: Kejati Riau Terima 4 SPDP Korupsi Jembatan Air Hitam Rohil, 10 Jaksa Kawal Penyidikan
Budi menjelaskan, tim jaksa masih memiliki waktu untuk mempelajari secara rinci pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim sebelum menentukan apakah akan menerima putusan, mengajukan banding, atau menyatakan pikir-pikir.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), JPU KPK diberi waktu selama tujuh hari sejak putusan dibacakan untuk menentukan sikap hukum atas vonis tersebut.
KPK menegaskan setiap keputusan yang diambil nantinya akan berlandaskan pertimbangan hukum yang objektif, menyeluruh, dan mengedepankan kepentingan penegakan hukum serta rasa keadilan.
Baca: Polda Riau Bongkar Kuburan Sabu 7 Kilogram di Kebun Sawit, Tiga Pengedar Ditangkap
"Karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang masih berlangsung hingga sikap resmi JPU KPK ditetapkan," ucap dia.
Dalam amar putusan, Abdul Wahid dijatuhi pidana penjara selama dua tahun, denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 80 hari. Selain itu, hakim juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Baca: TAPAK Riau Desak Polisi Usut Tuntas Bos PT Assyifa, Diduga Dalang Penimbunan BBM
Majelis hakim turut menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Abdul Wahid dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa juga tetap berada dalam tahanan serta diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp10 ribu.
Meski demikian, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena Abdul Wahid telah menyatakan mengajukan upaya hukum banding.
Usai sidang, Abdul Wahid menyampaikan keberatannya terhadap putusan hakim dan menilai dirinya tidak memperoleh keadilan.
Baca: BASMI Desak Kejati Riau Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Smartboard Rp5 Miliar
"Kita sama-sama mendengarkan putusan hakim. Namun, dari keputusan hakim itu tidak ada pertimbangan yang meringankan bagi saya," ucap Abdul Wahid usai sidang.
"Mudah-mudahan saya mendapat keadilan dan saya akan terus cari keadilan. Saya merasa tak bersalah dalam hal ini dan tidak pernah saya lakukan, tapi memang betul-betul direkayasa. Saya merasa bahwa ini penuh dengan rekayasa," lanjutnya. (SM)
