Merasa Tanah Dirampas Perusahaan, Warga Sungai Komering Aksi Kubur Diri
KANALSUMATERA.com - Sekitar 100 orang suku Komering menggelar aksi kubur diri di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin (4/3). Aksi tersebut dilakukan karena tanah yang didiami oleh masyarakat di sepanjang Sungai Komering sejak beberapa abad lalu dirampas oleh perusahaan.
Koordinator Aksi, Jaimarta, mengatakan pada masa pemerintahan orde baru perampasan tanah tanah rakyat terjadi secara masif di kawasan Komering.
Beberapa diantaranya yakni yang dirampas oleh PT Laju Perdana Indah (Indofood/Salim Group) di tahun 1995. Kemudian yang paling besar yakni perusahaan PT Laju Perdana Indah (LPI) pada tahun 1997, yang mendapatkan izin lokasi seluas 25.362 hektare (ha) yang terletak di 10 desa di Kecamatana Cempaka, Kabupaten OKU Timur.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, massa membuat dua makam yang diletakan tepat di depan pintu kantor gubernur. Makam tersebut, lengkap dengan isi oleh dua orang dengan ditaburi bunga kuburan.
Baca: Bupati Kampar Fasilitasi Penyelesaian Konflik Desa Koto Aman dengan PT Buana Wira Lestari
Dengan dibacakan doa membuat aksi tersebut dijaga ketat petugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumsel.
"Kami meminta agar pemerintah membantu masyarakat untuk mengembalikan tanah tersebut. Masyarakat kehilangan lahan garapan dan hidup dalam kemiskinan," ujar dia.
Ia mengaku, tanah ini diklaim diserobot oleh sebuah perusahaan dengan alibi telah dilakukan pembebasan. Padahal, pembebasan yang dilakukan banyak menyisakan luka bahkan meninggalkan setumpuk konflik agraria yang hingga kini belum selesai.
Seperti contoh Desa Campang Tiga Ulu yang berkonflik seluas 1.322 hektar dan Desa Betung Timur 564,675 hektar.
Baca: Tim Gabungan Razia Angkutan Barang Besar-Besaran di Pekanbaru: Targetkan ODOL dan Surat Kendaraan
Oleh karena itu dirinya meminta Gubernur Sumsel untuk turun membongkar mafia tanah ini dan mengembalikan kembali tanah rakyat yang telah dirampas tersebut.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten I Gubernur Sumsel, Akhmad Najib mengatakan akan melaporkan aksi ini ke Gubernur Sumsel. Dirinya meminta agar masyarakat tetap bersabar.
"Kami juga akan memanggil perusahaan tersebut untuk meminta penjelasannya terkait hal ini," ujar dia. Kso
