Ketua DPRD Dukung KPK Usut Korupsi Izin Pertambangan di Kepri
KANALSUMATERA.com- Jumaga Nadeak, selaku Ketua DPRD Kepri, menyatakan sangat mendukung upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap dugaan korupsi Pemberiaan Izin pertambangan bauksit dan izin pertambangan lainya, yang dikeluarkan mantan kepala dinas ESDM dan Pertambangan provinsi Kepri serta mantan Kepala DPMPTSP Kepri, Azman Taufiq.
Jumaga mengatakan, pencopotan Kepala dinas Sumberdaya Mineral (ESDM) Amjon dan Kepala Dinas DPMPTSP Azman Taufik menjadi langkah awal pada Komisi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut sejumlah Izin yang direkomendasikan ESDM dan dikeluarkan kepala Dinas DPMPTSP atas nama Gubernur itu.
"Sebab, dari perijinan-perijinan ini, diduga negara dirugikan miliaran rupiah. Dan yang perlu dihitung sekarang, berapa besar kerugian negara yang timbul akibat terbitnya perijinan aktifitas pertambangan tersebut. Itu perlu dikejar juga," kata Jumaga di Batam, Kamis (14/3/2019).
Jumaga menambahkan, untuk mencegah dan memberantas korupsi di sektor perizinan minerba, KPK selayaknya fokus menyasar korporasi dan pejabat publik sebagai pembuat keputusan.
Baca: Polda Metro Bongkar Pabrik Uang Palsu Rp36 Miliar di Tangsel, 4 Orang Ditangkap
Ia menyarankan lembaga antirasuah memulai dari proses administratifnya. Jika dalam proses administrasi nanti ditemukan aliran dana untuk memuluskan perijinan, Ia meminta agar diungkap siapa saja penerima dana tersebut.
Sebelumnya, Tambah Jumaga, DPRD Kepri juga telah meminta, pemerintah provinsi Kepri memberikan data seluruh izin prinsi[ pemanfataan ruang laut dan darat, serta izin pertambangan yang dikeluarkan.
"Namun sampai saat ini, DPMPTSP dan dinas terkait lainya, belum menyerahkan," keluh Jumaga.
Untuk diketahui, Amjon dan Azman dicopot karena mengeluarkan tiga ijin usaha pertambangan bauksit di wilayah Kabupaten Bintan. Azman Taufik terseret karena saat itu Ia menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri.btc/ks
