DKPP Tolak Gugatan Oso Terhadap 7 Komisioner KPU
KANALSUMATERA.com - Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutus tak mengabulkan gugatan calon anggota DPD, Osman Sapta Odang atau Oso terhadap tujuh pimpinan KPU. Gugatan dilakukan Oso, lantaran KPU dianggap tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung.
Selain itu, KPU tetap mencoret nama Oso dari DPT calon anggota DPD peserta Pemilu 2019. Meskipun PTUN Jakarta, memenangkan gugatan Oso.
“Memutuskan menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Dua, merehabilitasi nama baik teradu," kata pimpinan sidang, Muhammad di gedung DKPP, Jakarta, Rabu 27 Maret 2019.
Dalam putusannya, DKPP menilai bahwa ketujuh teradu yang merupakan Ketua dan Anggota KPU RI, tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Lalu, tak ada pelanggaran dalam pedoman perilaku penyelenggara pemilu, sebagaimana yang dituduhkan oleh Oso.
Baca: Masyarakat Adat Rantau Kasai Tidak Terima Disebut Penjarah Lahan: Akan Lapor ke Polisi
“Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” ujarnya seperti yang dilansir dari viva.co.id.
Sebelumnya, Oso menuding tujuh Komisioner KPU RI, yaitu Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, Viryan dan Evi Novida Ginting Malik, telah melakukan pelanggaran KEPP atas tindakan mereka dalam melaksanakan tahapan pendaftaran calon anggota DPD RI.
Salah satunya tidak melaksanakan Putusan Sengketa Bawaslu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 yang mengintruksikan KPU RI melakukan perbaikan administrasi tentang penetapan calon anggota DPD RI dengan mencantumkan nama Oso di dalamnya. Dalam putusan itu menyebutkan bahwa KPU RI harus melaksanakan hal tersebut selambat-lambatnya tiga hari sejak putusan dibacakan pada 9 Januari 2019. Kso
