Diduga Korupsi, Kades, TPK dan Bendahara Desa ini Dituntut 20 Tahun Penjara
Takengon, KANALSUMATERA.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Tengah menuntut terdakwa korupsi dana desa Gampoeng Pantan oleh Tipikor Banda Aceh, Jumat (12/4/2019). Rp 24.500.000 sebagai barang bukti juga dikembalikan ke kas Gampoeng.
Sidang dipimpin Tgk. Sarafi, SH, MH didampingi Nani Sukmawati, SH, MH dan DR Erdwar, SH, MH. Dari JPU diwakili Nazamuddin, SH. Sidang dihadiri tiga penasehat hukum terdakwa. Sidang dilanjutkan Senin (22/4) beragenda pembelaan dari terdakwa. Usai sidang terdakwa kembali ditahan di Rutan Kajhu Banda Aceh.
Kajari Takengon melalui Kasi Pidsus Zainul Arifin kepada RRI yang dikutip dari rri.co.id mengatakan, dalam tuntutan itu JPU membuktikan dakwaan primairnya; Pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 AYAT (1) UU RI No 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20/2001 tentang Pmberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun Penjara.
“Ancaman hukuman dalam pasal primair itu maksimal 20 tahun dan minimal 4 tahun, putusnanya ada di hakim nanti,” katanya.
Baca: “Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
Dugaan korupsi dana desa Gampoeng Pantan Tengah menyeret Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Bendahara Gampong. Keduanya Berinisial J dan AM. Akibat perbuatan terdakwa, JPU menduga adanya kerugian negara sekitar Rp 200 juta dari total anggaran Rp 900 juta lebih tahun anggaran 2016. Modusnya diduga berupa mark up harga material dan adanya pekerjaan yang tidak sesuai.
Dugaan korupsi ini mulai ditangani Kejari Takengon sejak 2017 lalu setelah adanya laporan dari sejumlah tokoh masyarakat setempat. mt
