Dalang Kerusuhan 98, Komnas HAM: Tak Ada yang Serius Menyelesaikan
KANALSUMATERA.com - Saling tuding antara Menko Polhukam Wiranto dan Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kivlan Zen terkait dalang kerusuhan 1998 ramai di media masa. Keduanya saling tantang siapa yang berani untuk membuka peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat itu.
Koordinator Subkom Penegakan HAM Komisi Nasional (Komnas) HAM, Amirruddin menilai, pengungkapan kasus tersebut belum serius untuk diselesaikan. Padahal sudah ada dokumen resmi yang mendokumentasikan peristiwa itu.
"Pertama dokumen laporan hasil TGPF yang dibentuk di era Presiden Habibie. TGPF itu dibentuk dengan kesepakatan beberapa menteri saat itu, laporannya sudah disampaikan ke presiden," kata Amiruddin saat dikonfirmasi Okezone, Minggu (3/3/2019).
Kedua lanjutnya, dokumen laporan hasil penyelidikan Komnas HAM juga sudah ada di tangan Jaksa Agung, tinggal menunggu presiden dan semua pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti kedua dokumen tersebut.
"Persoalannya tidak ada yang konsisten dan serius untuk mencari penyelesaian atas peristiwa itu," paparnya.
Baca: Tim Gabungan Razia Angkutan Barang Besar-Besaran di Pekanbaru: Targetkan ODOL dan Surat Kendaraan
Padahal, dalam kasus ini Komnas HAM akan sangat terbuka jika presiden memiliki niatan yang baik untuk menyelesaikan kasus tersebut.
"Saran saya jika ada pihak-pihak yang memiliki keterangan atau bukti-bukti mengenai siapa yang bertanggungjawab atas peristiwa itu, seharusnya mereka datang dan menyerahkan bukti-bukti itu kepada Jaksa Agung," ucapnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menantang calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan Mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zen untuk melakukan sumpah pocong guna membuktikan dalang dari kerusuhan 1998.
"Saya berani sumpah pocong saja, 1998 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo, Kivlan Zen? Sumpah pocong kita. Siapa yang sebenarnya dalang kerusuhan itu, biar jelas masalahnya. Jangan asal menuduh saja!" kata Wiranto di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 26 Februari 2019. Kso
