Kasus Hutan Lindung, Wagub Sumut Klarifikasi Posisinya

KANALSUMATERA.com - Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah (Ijeck) mengklarifikasi posisi dirinya terkait kasus alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit yang melibatkan PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM). Musa mengaku sudah lama tak lagi masuk dalam struktur jabatan di perusahaan milik keluarganya itu.

"Sudah lama (menjabat di PT ALAM). Sekarang sudah enggak, jadi pejabat," kata Musa Rajekshah di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (31/1).

Saat ditanyakan sejak kapan melepaskan jabatan di PT ALAM, Musa meminta agar wartawan menanyakan langsung ke perusahaan tersebut.

"Sudah lama, lupa. Sekarang ini sudah enggak (sebagai pemilik). Saya sudah jadi pejabat. Kita ikuti aturan hukum saja. Jadi tanya PT ALAM-nya saja ya," ucapnya

Baca: “Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!

Musa juga mengaku belum pernah dipanggil Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara itu.

"Belum (diperiksa). Gini ya, saya ini sebagai Wakil Gubernur. Saya enggak bisa bicara mengenai itu, tanyakan ke perusahannya saja langsung," ujar Musa enggan menanggapi pertanyaan wartawan.

Begitu juga saat ditanyakan mengenai komitmennya jika diperiksa penyidik sebagai saksi, Musa mengatakan akan mengikuti aturan hukum.

"Ya kita harus mengikuti aturan hukum, ikuti juga aturan jabatan saya," ujar dia.

Baca: Adanya Dugaan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan, Polda Kepri Periksa Kepala Dinkes Tanjung Pinang

Musa meminta agar penyidikan kasus itu tak hanya menjerat PT Alam. Sebab pengelolaan lahan tersebut bukan hanya dilakukan PT Alam.

"Begini saja, semua kan ada aturan hukumnya. Kalau memang menurut Dinas Kehutanan seperti apa, tanyakan. Kalau bisa diterapkan juga kan di lokasi sana kan banyak pekebun, tidak hanya PT Alam, banyak juga masyarakat," kata Musa Rajekshah.

Dia berharap penegakan hukum bisa dilakukan secara merata. Artinya semua yang terlibat harus diusut

"Kalau memang itu mau diberlakukan secara hukum yang meratalah semuanya, kenapa mestinya muncul satu perusahaan saja, coba tanyakan Dinas Kehutanan saja," kata dia.

Baca: PETI Ilegal Makin Marak, Ratusan Hektar Sawah Terancam Rusak di Gunung Toar Kuansing

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut telah menetapkan adik kandung Wagub Sumut itu, Musa Idishah alias Dody, sebagai tersangka dalam kasus alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit yang melibatkan PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM). Penyidik juga akan memintai keterangan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah terkait masalah perusahaan keluarganya itu.

"Akan kita telusuri sampai ke sana (Wagub Sumut). Yang jelas semua pihak yang berkaitan dalam mengusahai dari pada kawasan hutan ini pasti kita mintai keterangan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Ronny Samtana, seperti yang diberitakan CNNIndonesia, Kamis (31/1).

Hutan lindung di Kecamatan Sei Lepan, Kecamatan Berandan Barat dan Kecamatan Besitang yang luasnya lebih dari 366 hektare itu telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit sejak sekitar tahun 1990. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi tak melakukan penahanan terhadap Musa Idishah.

"Penyidik memandang bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti. Dan tidak melakukan penghambatan jadi artinya yang bersangkutan kooperatif ya," ujar Ronny. Kso